Iklan

Prabowo dapat Teguran Keras dari Kapolri Akibat Hal Ini

Hanyatauaja.com - Pilpres 2019 sudah mencapai titik klimaksnya, dan sebentar lagi kita akan mengetahui siapa pemimpin Indonesia lima tahun kedepan. Persaingan pilpres tahun ini memang diperkirakan lebih ketat dibanding tahun lalu, banyak pihak yang masuk bui di pilpres kali ini, banyak juga yang harus berurusan dengan pihak berwenang.

Salah satunya pernyataan capres nomor urut 01 Prabowo Subianto mengenai 72 kartel Internasional masuk ke Indonesia telah mendapat tanggapan dari pihak Polri. Polri memperingatkan Ketua Umum Gerindra tersebut dengan tegas. Hal itu disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Krisno Siregar. Ia mengatakan, di Indonesia khususnya di Polri, tidak mengenal istilah kartel.

Seperti dilansir dari reportase JawaPos.com, Selasa (12/03/2019), Polri menggunakan terminologi sindikat kejahatan narkoba terorganisir (drug organised crime) sebagaimana dimaksud pada pasal 132 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merujuk pada UN Convention Against narcotics transnational crime Th 1988, atau dikenal juga dengan Konvensi Jenewa 1988.

Ia mengatakan, pada dasarnya, kejahatan narkotika bersifat jaringan karena ada pengguna, kurir, pengedar, pemodal dan pengendali (master mind). Dan sejatinya, Ditnarkoba Barekrim Polri sejatinya telah mengelompokkan sindikat kejahatan narkoba terorganisir dalam beberapa jenis. Yakni sederhana, kompleks dan trans-nasional.

Untuk itu, menurutnya harus ada penyamaan persepsi dulu. Ada landasan teori ketika seseorang menyampaikan suatu konsep atau terminologi.

“Jangan sembarangan nanti ketahuan seperti tong kosong,” tandasnya kepada awak media dari JawaPos.com, Minggu (10/03/2019).
Selain itu, Krisno bertanya dari mana Prabowo mendapatkan data yang dimaksud.

“Data dari mana? Berbahaya jika pejabat publik sembarangan memberikan informasi karena akan dijadikan sumber resmi,” ujarnya.

Referensi pihak ketiga-pmjnews.com
Diakui Krisno, pihaknya tak pernah menerima permintaan data atau informasi dari Prabowo terkait kartel narkotika. Begitu pun sebaliknya, Ditipidnarkoba Bareskrim Polri tak pernah mengirimkan informasi kepada pihak manapun soal jumlah sindikat kejahatan terorganisir di Indonesia.

“Tidak tahu kalau teman-teman BNN ya,” tambahnya.

Mengenai berapa jumlah sindikat narkoba yang masuk radar Ditresnarkoba Bareskrim Polri, Krisno yang tengah berada di luar kota mengaku belum bisa membeberkannya saat itu. Namun untuk mengetahui jumlah tersebut, bisa diketahui dengan mudah.

Salah satunya dari persangkaan pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkoba. Untuk tersangka yang terlibat dalam jaringan kejahatan narkoba pada umumnya penyidik mengakumulasikan persangkaan dengan Pasal 132 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang persekongkolan dan sindikasi.

“Saya tidak bisa memberikan informasi yang belum jelas sumbernya, mohon maaf,” ungkap Krisno.

Sedangkan dalam pidatonya di Kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) pada Jumat (08/03/2019), Prabowo menyebutkan bahwa saat ini ada 72 kartel narkoba masuk ke dalam negeri.

“Dari BNN sendiri, kepolisian, mengatakan ada 72 kartel internasional masuk Indonesia. Saya pakai semua data resmi, saya tidak ngarang, saya tidak berani bikin hoaks-hoaks,” sebutnya kemudian.

Sebelumnya dia menyatakan, Prabowo menyampaikan data BNN sampai tahun 2015, bahwa pengguna narkoba adalah sebanyak 5,9 juta orang. Namun untuk di tahun berikutnya mulai dari dari 2016 hingga 2018, tak ada lanjutan yang dipublikasi.

Ia mengungkapkan, jika dilihat kenaikan data penambahan sama, kemungkinan 8 anak-anak kena narkoba.

“Berarti bayangkan lebih besar dari penduduk Singapura. Kalau diteruskan 10 tahun lagi, bagaimana mau? 20 juta anak-anak kita candu narkoba,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

0 Response to "Prabowo dapat Teguran Keras dari Kapolri Akibat Hal Ini"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel