Iklan

Penghapusan Pajak Motor Bakal Rugikan Pemerintah Daerah

Hanyatauaja.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai usulan penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk sepeda motor yang bakal digulirkan elite politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dirasa tidak relevan. Seandainya hal itu dihapus, jumlah sepeda motor yang ada di jalan nantinya bakal semakin bertambah banyak dan membuat lalu lintas semakin padat.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat, menilai jika gagasan itu jika benar-benar diterapkan akan memberikan dampak yang merugikan untuk pemerintah daerah yang selama ini mengandalkan pendapatan dari pembayaran PKB.

“Kalau itu hanya sekadar janji kampanye sih,menurut saya itu wajar. Tapi harus berhati-hati kalau berjanji dengan rakyat. Saya kira sebagai gagasan boleh saja, tapi harus diuji. Apakah program ini benar?” ujar Ihwan seusai acara Gebyar Hadiah Samsat 2018 di Semarang, Minggu (25/11/2018).

“Kalau pajak motor dihapus tentu enggak ada bedanya dengan sepeda. Motor jadi enggak ada surat-suratnya. Yang beli tambah banyak, yang memakai juga tambah tidak bisa diatur. Wong, sekarang saja ada rencana penambahan tarif PKB untuk mengendalikan penggunaan sepeda motor, ini kok malah mau dihapus,” tambah Ihwan.

Selain itu, lanjut Ihwan, pendapatan daerah bakal semakin merosot dengan dihapusnya pajak sepeda motor. Padahal seperti diketahui bahwa pajak sepeda motor merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah paling besar.

“Untuk PKB selama ini kontribusi pada pendapatan daerah mencapai 38 persen, kalau ditambah pajak BBNKB [Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor] sekitar 65 persen. Sekarang kendaraan bermotor di Jateng mencapai 14 juta unit, dari jumlah itu sekitar 83 persen merupakan kendaraan roda dua. Bayangkan kalau itu sampai dihapus, anggaran daerah tentu akan merosot jauh,” imbuh Ihwan.

Ihwan menambahkan pada APBD Perubahan 2018, PKB dan BBNKB ditargetkan bisa memberikan pendapatan kurang lebih Rp. 7,3 Triliun. Dari jumlah sebanyak itu, realisasi sampai saat ini masih mencapai 94 persen.

“Kita kalau kehilangan Rp100 miliar [dari pendapatan daerah] saja sudah bingung. Apalagi kalau sampai pajak sepeda motor dihapus. Sekarang kita saja sudah tidak dapat pajak dari rokok, yang ini mau dihilangkan lagi,” beber Ihwan.

Wacana penghapusan PKB akan digulirkan Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Almuzzammil Yusuf, pada beberapa hari yang lalu. PKS berjanji untuk memperjuangkan rencana Undang-Undang (RUU) mengenai penghapusan pajak sepeda motor jika memang berhasil menang pada pemilu 2019.

Partai dengan logo bulan sabit kembar itu menilai bahwa penghapusan pajak sepeda motorbisa membantu perekonomian rakyat kecil yang mayoritas mempergunakan sepeda motor.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel